Peringati 55 Tahun Proklamasi West Papua, AMP di Bali Tegaskan Tolak PSN, Lawan Militerisme Serta Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua

"Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) saat menggelar aksi damai memperingati 55 Tahun Proklamasi West Papua di depan Plaza Renon, Denpasar, Rabu (1/7/2026) ."

DENPASAR, BALI - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi damai di kawasan Renon, Denpasar, pada Rabu (1/7/2026), guna memperingati 55 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (1 Juli 1971 - 1 Juli 2026). Aksi yang membawa tuntutan utama penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penarikan militer ini berjalan tertib di bawah pengawalan dan pemantauan ketat oleh puluhan aparat keamanan sejak dini hari.

Pengondisian Aparat Sejak Subuh dan Pengalihan Titik Aksi

Berdasarkan laporan pemantauan tim lapangan, pergerakan aparat keamanan sudah mulai bersiaga di sekitar area Renon sejak pukul 05:09 WITA. Memasuki pukul 06:52 WITA, eskalasi pengamanan di sekitar lokasi meningkat signifikan dengan menyiagakan sekitar 55 personel kepolisian, 33 personel intel berseragam preman, serta 1 unit mobil water cannon. Pemantauan intensif ini bahkan terus berlanjut hingga aksi selesai, di mana terpantau 9 orang intel masih berjaga di depan Jalan Tukad Yeh Ayah hingga pukul 13:26 WITA.

Massa aksi yang berjumlah sekitar 39 orang lebih memulai pergerakan (longmarch) dari titik kumpul Aspura pada pukul 08:36 WITA melewati rute Tukad Yeh Ayah menuju Konsulat Amerika. Namun, setibanya di lokasi pada pukul 08:45 WITA, massa diadang oleh pihak kepolisian sehingga tidak dapat menggelar aksi tepat di depan Konsulat. Massa kemudian mengalihkan titik aksi ke depan Plaza Renon secara tertib dan memulai orasi pada pukul 09:00 WITA.

Selama orasi berlangsung, pengawasan udara dilakukan menggunakan 1 unit drone milik aparat selama kurang lebih 25 menit. Massa aksi juga mendapat tambahan solidaritas dari 3 orang yang bergabung di lapangan.

Suarakan Penindasan Berlapis dan Krisis Kemanusiaan

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti penindasan berlapis yang dialami rakyat Papua akibat perluasan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai membabat habis tanah adat secara masif (seperti di Merauke seluas 2,3 juta hektare). Selain itu, aliansi juga mengkritik pengerahan militeristik yang memicu krisis kemanusiaan mendalam, merujuk data investigasi di mana jumlah pengungsi internal (IDP) di Papua kini telah mencapai angka antara 107.039 hingga 122.932 jiwa.

Massa juga melayangkan kritik terhadap penggunaan pajak rakyat oleh Polri, eksploitasi alam sejak rezim Soekarno hingga Prabowo, kriminalisasi tim film Pesta Babi, serta menuntut pembebasan kawan Tomi yang ditahan karena menyuarakan suara rakyat.

Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap pada pukul 12:48 WITA. Massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 13:01 WITA dan tiba kembali di Aspura pada pukul 13:27 WITA dalam situasi yang aman dan kondusif.

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)

Berikut adalah 14 poin tuntutan resmi yang dikeluarkan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali dalam momentum 1 Juli 2026:

1. Hentikan Proyek Strategi Nasional di Merauke, Boven Digul, Sorong dan Seluruh Tanah Papua

2. Tarik Militer Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua

3. Menutup dan Menghentikan Aktifitas Eksploitasi Semua Perusahaan nasional dan Multi National Coorporation (MNC) milik Negara-Negara Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari Seluruh Tanah Papua.

4. Stop Kriminalisasi, Mama Yasinta, Dandy laksono, Cypri Jehan Paju Dale, Johnny Teddy Wakum, dan kawan kawan yang terlibat dalam Film Pesta Babi karena mengungkapkan kebenaran yang terjadi di Papua.

5. Buka akses bagi Jurnalis Lokal, Nasional maupun Internasional ke Papua

6. Usut Tuntaskan Seluruh Kasus Pelanggaran HAM di Papua

7. Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua, Indonesia dan Internasional

8. Hentikan Teror, Kriminalisasi dan terhadap masyarakat adat, Mahasiswa papua di indonesia dan Rakyat Papua Barat.

9. TNI Porli Stop Tangkap dan tembak masyarakat sipil yang berada di Puncak papua, puncak jaya, intan jaya, Ndugama, Timika, Yahukimo, Pegunugan bintang, Maibrat, Dogiyai, dan seluruh tanah papua tanpa ada bukti yang jelas.

10. PBB Harus Bertanggung jawab Untuk Meluruskan Sejarah Pepera dan Proses Aneksasi West Papua Ke Indonesia yang telah di manipulasi.

11. Mendukung penuh Kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaky dan Catalon

12. Kami bersama kelompok petani sari merta batur menolak PT Tanaya pesona batur.

13. Menuntut presiden RI untuk membebaskan kawan Tommi wiria serta seluruh tahanan politik tanpa syarat. Hentikan kekerasan, intimidasi kepada aktivis sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan demokratis.

14. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua Sebagai Solusi Demokratis.

Medan Juang, Denpasar Bali, 01 Juli 2026