Memperingati 64 Tahun Deklarasi West Papua: AMP dan FRI-WP Serukan Hak Menentukan Nasib Sendiri dan Penarikan Militer di Atas Tanah Papua

[Denpasar-Bali] Senin, 01 Desember 2025 - Memperingati 64 tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua (01 Desember 1961 - 01 Desember 2025), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Dalam momentum ini, AMP KK Bali dan FRI-WP menyortoti sejarah panjang aneksasi politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta eksploitasi sumber daya alam yang terus terjadi di Tanah Papua.

Doct: AMP | Saat Demo-Senin, 01 Dessember 2025

Sejarah dan Manipulasi Politik AMP dan FRI-WP menegaskan bahwa pada 1 Desember 1961, rakyat Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya di Holandia (Jayapura) lengkap dengan bendera Bintang Kejora, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", dan lambang negara. Namun, ambisi politik Indonesia melalui Operasi Trikora (1961) dan kemudian Act of Free Choice atau PEPERA (1969) dinilai cacat hukum dan moral karena penuh intimidasi militer dan tidak melibatkan prinsip One Man One Vote yang sebenarnya.

Militerisme dan Pelanggaran HAM Sejak aneksasi tersebut hingga tahun 2025, Kami mencatat pola pendekatan militeristik yang konsisten dilakukan negara. Mulai dari Operasi Trikora hingga operasi masa kini, ribuan warga sipil menjadi korban, baik tewas, ditangkap, maupun mengungsi.

Di bawah pemerintahan saat ini, pendekatan keamanan semakin masif dengan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan penambahan batalyon di berbagai wilayah Papua. Hal ini berdampak langsung pada penyempitan ruang demokrasi, kriminalisasi aktivis, dan teror terhadap gerakan mahasiswa Papua di berbagai kota studi.

Eksploitasi Alam dan Kegagalan Otsus Selain isu kemanusiaan, kami menyoroti kehancuran ekologis akibat investasi masif. Jutaan hektar hutan Papua terancam oleh Proyek Strategis Nasional (PSN), perkebunan sawit, dan perluasan blok tambang (seperti Blok Wabu dan perluasan Freeport). Eksploitasi ini dinilai hanya menguntungkan oligarki dan investor, sementara rakyat Papua kehilangan tanah leluhur mereka.

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dianggap gagal menjawab akar masalah (pelurusan sejarah dan HAM), dan justru memperparah marginalisasi orang asli Papua.

Pernyataan Sikap dan Tuntutan Menghadapi situasi kolonialistik, militeristik, dan kapitalistik yang semakin masif, Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyerukan persatuan nasional rakyat tertindas untuk melawan penindasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kami AMP KK Bali dan FRI-WP dengan Tegas, Menyatakan Sikap Politik kami bahwa: