Bukan Konflik, Tapi Pengosongan Secara Sistematis di Lanny Jaya
Hipma-Lani Bali & Front Anti Investasi Bali: Menyatakan Sikap Terkait Operasi Militer di Lanny Jaya dan Seluruh Tanah Papua!
 |
| Doct : AIM Bali-10 Oktober 2025 |
Dengan rasa keprihatinan yang mendalam dan tanggung jawab moral sebagai anak bangsa, kami dari (HIPMA-LANI Korwil Bali & Front Anti Investasi dan Militerisme Bali), menyatakan sikap tegas atas tragedi kemanusiaan yang terus berulang di Tanah Papua. Negara kembali gagal menjamin hak hidup dan rasa aman bagi warga sipil, yang puncaknya kini terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan terus berlangsung di berbagai wilayah lain di Papua.
Tragedi di Lanny Jaya bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Ia adalah buah dari proses panjang di mana suara dan aspirasi damai rakyat secara sistematis diabaikan oleh pemerintah daerah hingga pusat.
Suara Rakyat yang Dibungkam-Jauh sebelum ledakan konflik, warga Lanny Jaya telah menunjukkan penolakan mereka terhadap meningkatnya militerisasi di wilayah Tiom. Melalui Forum Peduli Lanny Jaya (20 Agustus 2025) dan Aksi Bisu “Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua”, rakyat telah menyampaikan pesan damai: kehadiran aparat non-organik telah merenggut rasa aman, mengganggu aktivitas sosial, pendidikan, dan keagamaan mereka. Namun, aspirasi ini tidak pernah mendapat respons serius. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya lalai, dan negara seolah menutup mata.
Puncak dari pengabaian ini terjadi pada Minggu pagi, 5 Oktober 2025. Di saat warga Kampung Bunggu, Distrik Melagai Neri, bersiap untuk beribadah, suara deru dua helikopter militer memecah keheningan, diikuti oleh serangan udara yang membabi buta. Warga sipil yang panik, termasuk perempuan, orang tua, dan anak-anak, lari tunggang ke perbukitan dan hutan untuk menyelamatkan nyawa mereka, hanya dengan pakaian di badan.
Hingga hari ini, sebagian besar warga sipil tersebut belum berani kembali ke kampung halaman mereka. Mereka hidup dalam ketakutan di pengungsian dengan kondisi serba terbatas, tanpa akses kesehatan dan pangan yang layak. Rumah, kebun, dan ternak yang menjadi sumber kehidupan mereka telah ditinggalkan. Lebih dari sekadar kerugian materi, serangan ini telah meninggalkan luka dan trauma mendalam yang akan sulit disembuhkan. Pada saat penyisiran berlangsung, Militer Indonesia menangkap dua warga sipil dan hingga saat ini keberadaanya tidak diketahui.
Apa yang terjadi di Lanny Jaya adalah cerminan dari pola kekerasan yang terus berulang di berbagai wilayah di Tanah Papua. Operasi militer dengan dalih pengejaran kelompok bersenjata selalu menjadikan warga sipil sebagai korban utama. Krisis kemanusiaan akibat pengungsian massal juga terjadi di wilayah lain seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Maybrat, dan Pegunungan Bintang.
Di daerah-daerah ini, siklusnya selalu sama: operasi militer digelar, warga sipil terjebak di tengah baku tembak, teror dan intimidasi terjadi, yang kemudian memaksa mereka meninggalkan kampung halaman. Sekolah menjadi kosong, pelayanan kesehatan lumpuh, dan lumbung pangan membusuk ditinggalkan pemiliknya. Ini adalah sebuah strategi pengosongan wilayah secara sistematis yang mengorbankan manusia Papua.
Kami Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani Kabupaten Lanny Jaya Korwil Bali dan Front Anti Investasi dan Militerisme Bali, Menyatakan sikap :
Segerah MENARIK MUNDUR SELURUH PASUKAN TNI/POLRI ORGANIK DAN NON-ORGANIK dari wilayah pemukiman sipil di Distrik Melagai Neri Kabupaten Lanny Jaya.
Hentikan operasi militer tehadap warga sipil di Kabupaten Lanny Jaya dan di seluruh Tanah Papua.
mengutuk keras tindakan penangkapan warga sipil secara sepihak oleh TNI/POLRI dan Segerah bebaskan warga sipil yang di tangkap.
Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya hingga Pemerintah Pusat telah gagal melindungi warganya dan secara langsung bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi.
Segerah menarik militer orgaik dan non-organik di seluruh tanah Papua.
Usut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga saat ini yang terus terjadi di tanah Papua
Hentikan wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) karena akan menambah penderitaan bagi rakyat Papua
Bebaskan seluruh tahanan politik di indonesia dan di Papua.
Segerah sahkan Undang-Undang masyarakat adat
Tolak segala bentuk investasi di seluruh tanah Papua
Demikian pernyataan sikap kami, atas dukungan dan kerja samanya dari semua pihak kami sampaikan terima kasih.
Denpasar, 10 Oktober 2025
Leave a Comment