Front Anti Investasi dan Militerisme Bali Tolak Proyek Strategis Nasional di Lapago

DENPASAR, 18 November 2025 - Front Anti Investasi dan Militerisme Bali menolak keras proyek pembangunan di Lapago, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Mereka menilai proyek-proyek ini mengancam hak-hak masyarakat adat Hubula, merusak lingkungan, dan mengabaikan keadilan sosial di tanah leluhur mereka.

Doct: Pernyataan Sikap Front AIM Bali

Berdasarkan data yang terkumpul dari 12 Distrik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, diketahui adanya rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat. Namun, Front Anti Investasi dan Militerisme Bali menilai bahwa proyek ini tidak mempertimbangkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.

Sebagai bagian dari komponen intelektual muda yang peduli, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Papua pegunungan berhenti (STOP) menjadi fasilitator dan berhenti meneruskan PSN di kabupaten Jayawijaya (PSN cetak sawah).
2. Meminta kepada pemerintah pusat jangan memaksakan project strategis nasional masuk di kabupaten Jayawijaya.
3. Menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Lapago, karena wilayah tersebut bukan tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki nilai adat, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang harus dihormati.
4. Menolak rencana pembangunan cetak sawah seluas 2.000 hektar yang direncanakan di lima distrik: Kurulu, Pisugi, Witawaya, Libarek, dan Piramid, karena dinilai mengancam kelestarian tanah adat dan ruang hidup masyarakat Hubula.
5. Kami mengajak dan kami berharap kepada DPR daerah, DPR provinsi dan juga DPR RI serta LSM, Aktivis mahasiswa lainya dan seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya agar bersama sama menolak PSN.

Menutup pernyataan sikap Front AIM Bali menegaskan bahwa  pernyataan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami untuk memperjuangkan keadilan serta melindungi tanah adat masyarakat Hubula sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Kami berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengedepankan dialog terbuka, partisipasi penuh dari masyarakat adat, dan pendekatan yang berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunan di tanah Papua.

Tanah adalah identitas dan kehidupan. Lapago bukan tanah kosong. Jayawijaya bukan tanah kosong.

Denpasar, 17 November 2025

#PSN_Tolak! #PSN_Tolak! #PSN_Tolak! #PapuaBukanTanahKosong